Jakarta, OG Indonesia -- Kemacetan di Jakarta semakin parah dari waktu ke waktu. Dampaknya peningkatan intensitas air pollution juga semakin pekat. Namun solusinya justru dengan melebarkan jalan dan mengorbankan trotoar untuk pejalan kaki.
"Gubernur DKI Jakarta yang ancang-ancang melebarkan jalan raya (Jl TB Simatupang) dengan mengorbankan fasilitas NMT (lajur sepeda dan trotoar) adalah sesat dan merugikan pertumbuhan ekonomi regional," demikian pernyataan Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif KPBB, Sabtu (23/8/2025).
Sementara itu Alfred Sitorus, Koordinator Koalisi Pejalan Kaki, mengatakan rencana penggusuran trotoar tersebut sebagai suatu kemunduran.
"Adalah merugikan dan set back/kemunduran atas proses pembangunan urban sustainable transport yang sudah dirintis dan dibangun oleh beberapa Gubernur DKI Jakarta sejak 2000," tegas Alfred Sitorus.
Menurutnya, seharusnya kemacetan dijadikan sebagai disinsentif atas pilihan masyarakat para pengguna kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor. "Jadi biarkan saja sebagai push and pull policy sehingga masyarakat terdorong berpartisipasi mengurangi kemacetan lalu lintas dengan memanfaatkan angkutan umum masaal, sepeda atau berjalan kaki," tutur Alfred.
Disinsentif bagi masyarakat pengguna kendaraan pribadi juga perlu ditambah dengan penerapan jalan berbayar (ERP/electronic road procing) dan tarif parkir progresif untuk kawasan padat kendaraan, termasuk TB Simatupang; yang sudah dikaji pada 2009/2010.
"Toh sudah disediakan angkutan umum massal yang lumayan baik di DKI Jakarta dan sekitarnya, jadi salah sendiri apabila masyarakat tetap bertahan pada kemacetan dengan menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor," lanjutnya.
Alih-alih meningkatkan fasilitas pejalan kaki dan lajur sepeda serta angkutan umum masal, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru mengambil langkah anarkis dan set back terhadap pembangunan urban sustainable mobility strategy yang sudah dibangun susah payah dan dengan biaya mahal dari pajak masyarakat selama ini.
"Bak virus ganas, sepertinya tabiat Plt Gubernur give away Heru Budi Hartono telah menular pada Gubernur Pramono Anung yang getol menghabisi lajur sepeda dan fasilitas pejalan kaki, padahal pada 2017 yang lalu masih terhutang 1600 km trotoar yang harus dibangun," tutup Alfred. RH
Reviewed by Ridwan Harahap
on
Sabtu, Agustus 23, 2025
Rating:
