Kurangi Ketergantungan pada Industri Ekstraktif, Pemerintah Perlu Transformasi Pembagian Manfaat Hilirisasi Nikel

Jakarta, OG Indonesia -- Kebijakan hilirisasi nikel Indonesia kerap diklaim telah memberikan keuntungan dan nilai tambah berkali lipat bagi negara. Namun di balik angka investasi, nilai ekspor, serta setoran terhadap negara yang meningkat, biaya kerugian ekologi yang tidak terhitung dari aktivitas hilirisasi justru jauh lebih besar. Salah satu masalah utamanya adalah ketergantungan Indonesia pada industri ekstraktif tanpa melakukan reformasi tata kelola yang membantu ekonomi daerah penghasil keluar dari dominasi industri tambang.  

Guru Besar Bidang Ekonomi Internasional FEB Universitas Tadulako, Moh Ahlis Djirimu memaparkan kondisi riil di Sulawesi Tengah sebagai salah satu pusat penghasil dan hilirisasi nikel di Indonesia. Menurut Ahlis, Sulawesi Tengah memperoleh manfaat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) nikel sebesar Rp 10 miliar, namun di saat yang sama provinsi tersebut harus membayarnya dengan kehilangan 27.000 hektar (Ha) hutan yang di dalamnya terdapat ribuan pohon, sumber air dan rumah bagi satwa.

“Artinya hutan kita hanya dihargai seharga dua pasang sepatu kaki lima  atau setara Rp395 ribu per hektar. Sementara standar lingkungan atau biaya untuk rehabilitasi hutan yang rusak bisa mencapai Rp30 juta hingga Rp50 juta per hektar,” Ahlis menyampaikan dalam acara CERAH Expert Panel di Jakarta, Kamis (27 Agustus 2026).

Ketimpangan antara biaya kerusakan dan pendapatan daerah memunculkan defisit ekologi –kondisi eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi dengan kemampuan alam untuk memulihkan diri. Berdasarkan simulasi perhitungan terhadap kegiatan hilirisasi nikel selama 2021-2024, tercatat bahwa setiap Rp2 triliun pendapatan yang diterima negara, menimbulkan kerugian ekologi senilai Rp20 triliun. Kerugian ini dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar wilayah pusat hilirisasi nikel.

Founder dan Director Article 33 Indonesia, Chitra Retna menambahkan kerugian yang besar tersebut disebabkan karena negara sudah terlalu bergantung pada industri ekstraktif, sehingga dibutuhkan skema pembagian manfaat (benefit sharing mechanism/BSM) yang dapat menjadi strategi keluar dari kondisi tersebut.

“Tolok ukurnya bukanlah apakah manfaat yang dibagikan menjadi lebih besar, melainkan apakah distribusi rente tersebut mengubah arah pembangunan wilayah,” Chitra menyampaikan.

Kerangka kerja BSM sebaiknya menyelaraskan semua manfaat sehingga total biaya dapat terlihat jelas dengan menginternalisasi biaya, risiko, dan kewajiban. BSM ini juga harus mampu mengubah menjadi kapabilitas dan diversifikasi, serta memastikan daerah dapat mengurangi ketergantungan pada industri ekstraktif. 

Beberapa hal yang perlu dijawab melalui BSM yakni meningkatkan produktivitas daerah di luar sektor ekstraktif, perbaikan mutu sumber daya manusia, pertumbuhan kapabilitas fiskal, hingga memastikan pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat.

Chitra menjelaskan, proses ini dapat dimulai dengan langkah awal yang mudah (low-hanging fruit) melalui uji coba bersama pemangku kepentingan utama yang menghasilkan manfaat nyata. Salah satunya lewat kolaborasi untuk menginstitusionalisasikan hal tersebut secara mendalam misalnya melalui peraturan daerah.

Kusti Erawati, Analisis Kebijakan Ahli Madya Asdep Pengembangan Mineral dan Batu Bara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, reformasi tata kelola hilirisasi nikel perlu dilakukan untuk mendapatkan pembagian manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih baik. 

Kebijakan ini harus berpijak pada tiga prinsip –proporsional, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Saat ini pemerintah sedang merancang Peraturan Presiden (Perpres) terkait Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis untuk memperkuat kebijakan hilirisasi nasional.

“Kebijakan ini nantinya diharapkan dapat memasukkan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, mengamankan sumber daya, optimalisasi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat,” Kusti menambahkan.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan memperbaiki pengaturan reklamasi pascatambang sehingga tidak hanya dikembalikan pada fungsi lingkungan aslinya, namun bisa memberikan nilai tambah untuk perekonomian masyarakat sekitar. RH