Jakarta, OG Indonesia -- Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, pengalaman Indonesia menunjukkan insentif yang tepat sasaran dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik yang lebih terjangkau. Program subsidi motor listrik mendorong penggunaan secara cepat, namun momentumnya dapat dapat hilang ketika dukungan dihentikan, menurut analisis terbaru International Institute for Sustainable Development (IISD) mengenai kebijakan kendaraan listrik di negara-negara BRICS+.
Setidaknya tujuh dari 21 negara BRICS+ telah mengarahkan subsidi untuk kendaraan listrik dan layanan transportasi yang banyak digunakan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, mulai dari kendaraan roda dua dan tiga, hingga bus dan transportasi bersama.
Analisis IISD menunjukkan bahwa manfaat publik dari kebijakan kendaraan listrik dapat lebih besar ketika dukungan diarahkan pada moda transportasi yang terjangkau dan banyak digunakan kelompok berpendapatan rendah dan menengah, dibandingkan subsidi yang lebih banyak dinikmati pemilik mobil pribadi berpenghasilan lebih tinggi. Pendekatan ini dapat sekaligus mendorong pemerataan akses terhadap mobilitas dan memperkuat ketahanan energi.
Indonesia menjadi salah satu contoh paling jelas mengenai seberapa responsif pasar kendaraan roda dua terhadap dukungan kebijakan. Pembelian sepeda motor listrik bersubsidi meningkat lebih dari lima kali lipat, dari 11.532 unit pada 2023 menjadi sekitar 60.000 unit pada 2024. Namun, ketika subsidi tidak dilanjutkan pada 2025, penjualan turun 29% menjadi sekitar 55.000 unit. Hal ini menunjukkan pentingnya konsistensi dan kepastian kebijakan dalam membangun dan menjaga momentum pasar kendaraan listrik.
Indonesia kemudian kembali mengambil langkah untuk memulihkan dukungan terhadap pasar. Pada Agustus 2026, pemerintah mengumumkan subsidi baru sebesar Rp3 juta (US$169) per unit untuk 1 juta sepeda motor listrik produksi dalam negeri, dengan kemungkinan penambahan kuota apabila permintaan melampaui target. Memasuki kuartal ketiga 2026, pemerintah masih menyempurnakan mekanisme mekanisme pelaksanaannya.
“Pasca penghentian insentif pada 2025, dunia usaha mengalami tekanan cukup besar. Meski tren kembali meningkat pada 2026, kenaikannya belum signifikan untuk mencapai target. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pasar ini bisa berkembang pesat ketika didukung oleh kebijakan yang tepat, tetapi juga dapat mengalami penurunan tajam ketika dukungan tersebut dihentikan,” ujar Arzalia Wahida, Policy Advisor di IISD.
“Hal yang terpenting adalah menjaga momentum tersebut dengan kebijakan yang konsisten dan memberikan kepastian jangka panjang bagi pengguna maupun pelaku industri," sambungnya.
Pola yang lebih luas di negara-negara BRICS+
Sekitar 84% populasi BRICS+ tinggal di negara pengimpor minyak, sehingga rumah tangga dan pemerintah rentan terhadap volatilitas harga minyak global. Dengan transportasi darat menyumbang hampir separuh permintaan minyak dunia, peralihan ke mobilitas listrik memberikan peluang besar bagi negara-negara BRICS+ untuk mengurangi ketergantungan minyak, memperkuat ketahanan energi, dan membangun ketahanan ekonomi.
"Bagi negara-negara yang bergantung pada impor minyak, transisi kendaraan listrik bukan hanya tentang mengurangi emisi, tetapi juga tentang mengurangi ketergantungan pada pasar minyak global dan melindungi masyarakat berpendapatan rendah dari dampak kenaikan harga,” tambah Arzalia.
“Namun, jika insentif lebih banyak diarahkan untuk mobil pribadi, manfaatnya justru bisa lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpenghasilan lebih tinggi. Sebaliknya, insentif untuk moda transportasi yang sehari-hari digunakan oleh jutaan masyarakat berpendapatan yang lebih rendah dapat membantu mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus mencapai tujuan ketahanan energi,” lanjutnya.
Bagi negara seperti Indonesia, di mana sepeda motor masih menjadi moda transportasi utama bagi jutaan pengguna, prinsip ini sudah terlihat nyata dalam praktiknya. Analisis tersebut mengidentifikasi dua pendekatan yang digunakan pemerintah BRICS+ untuk menerapkannya.
Pendekatan pertama berfokus pada kendaraan pribadi yang relatif terjangkau, termasuk sepeda motor, skuter, dan sepeda listrik, yang menjadi moda transportasi utama bagi masyarakat berpenghasilan lebih rendah di negara-negara seperti Indonesia, India, Thailand, dan Malaysia.
Di India, dukungan berkelanjutan dari pemerintah mendorong pangsa penjualan kendaraan listrik roda dua naik dari sekitar 0,4% pada paruh pertama 2021 menjadi rekor 11% pada Juli 2026. Sementara itu, program tukar tambah sepeda listrik di Tiongkok mendorong 12,5 juta pembelian hanya dalam tahun 2025.
Pendekatan kedua adalah elektrifikasi transportasi publik dan bersama, seperti bus, kendaraan roda tiga, dan minibus, sehingga manfaat elektrifikasi dapat dirasakan masyarakat tanpa memandang kepemilikan kendaraan.
Brasil mengalokasikan USD1,7 miliar melalui New Growth Acceleration Program untuk membiayai 2.296 bus listrik di 61 kota. Penjualan bus bebas emisi di negara tersebut melonjak 160% antara 2024 dan 2025. Di São Paulo dan Salvador, sekitar sepertiga hingga hampir separuh penumpang bus berasal dari masyarakat berpenghasilan hingga dua kali upah minimum. Pengalaman ini menunjukkan bagaimana elektrifikasi bus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara langsung.
Jakarta memiliki roadmap yang cukup konkret untuk elektrifikasi transportasi publik. Hingga 2026, TransJakarta mengoperasikan sekitar 4.792 armada, termasuk 500 bus listrik. Pemerintah Provinsi DKI menargetkan 50% armada berbasis listrik pada 2027 dan elektrifikasi penuh pada 2030, dengan total sekitar 10.047 armada. Program ini dijalankan melalui skema buy-the-service (BTS) dan fleet-as-a-service (FaaS) yang memungkinkan kolaborasi pemerintah dan swasta sekaligus mengurangi beban fiskal dalam pengadaan aset bus.
Kebijakan yang konsisten dan pembiayaan yang terjangkau menjadi kunci keberhasilan transisi
Analisis IISD menegaskan bahwa transisi kendaraan listrik yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan kepastian arah kebijakan, skema pembiayaan yang terjangkau, serta infrastruktur pengisian yang mudah diakses. Indonesia menjadi contoh nyata: penjualan sepeda motor listrik melambat setelah skema subsidi berakhir pada 2025.
Berakhirnya dukungan mengakibatkan meningkatnya harga yang harus ditanggung konsumen sensitif biaya, menimbulkan keraguan pasar, dan menciptakan ketidakpastian operasional bagi produsen lokal.
"Anggaran publik perlu digunakan untuk mengurangi ketimpangan dan menyediakan transportasi yang lebih terjangkau. Artinya, perhatian perlu diperluas lebih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum yang menopang mobilitas sehari-hari jutaan orang. Bentuk insentif yang tepat akan berbeda di setiap negara, tetapi kepastian kebijakan, keterjangkauan pembiayaan, dan kesiapan infrastruktur tetap menjadi fondasi utamanya,” pungkasnya. RH
Reviewed by Ridwan Harahap
on
Senin, September 07, 2026
Rating:
