Senin, 16 Mei 2016

INSA Dukung Optimalisasi di Kegiatan Usaha Hulu Migas

Rakernas INSA 2016 nyatakan dukungan kepada
program pemerintah yang berbasis maritim.
Foto: Ridwan Harahap
Jakarta, OG Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional atau Indonesia National Shipowners Association (INSA) mengatakan siap mendukung program pemerintah di bidang maritim kendati industri pelayaran dan industri lainnya yang terkait tengah mengalami kelesuan.

Dikatakan oleh Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, kondisi dunia pelayaran saat ini tengah di ambang krisis. Di mana sejumlah perusahaan raksasa dunia di sektor pelayaran banyak yang mengalami kerugian, menurunkan kapasitas angkut, hingga melakukan PHK besar-besaran. "Kondisi serupa juga dialami dunia pelayaran nasional," kata Carmelita di acara Rakernas INSA di Hotel Double Tree, Cikini, Jakarta, Senin (16/05).

Ia membeberkan bahwa banyak armada nasional yang idle alias tidak beroperasi. Di mana sejak dua tahun lalu untuk kapal tongkang batubara yang idle sekitar 60%, kapal general cargo idle 40%, kapal-kapal hulu migas idle 60%. "Sisanya tetap beroperasi tapi mengalami kerugian, dan hanya sedikit sekali yang BEP dan mendapat keuntungan," terangnya.

Namun, dikatakan Carmelita, di tengah kondisi sulit seperti saat ini, para pelaku industri pelayaran seperti mendapat pemantik semangat lagi dengan perubahan arah kebijakan pembangunan nasional dari pemerintahan Jokowi. "Pemerintah mengubah arah kebijakan pembangunan nasional yang selama ini lebih diarahkan ke pembangunan berbasis daratan yang dikenal dengan agraris, menjadi kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi maritim," paparnya.

INSA mengingatkan pemerintah agar perubahan arah kebijakan tersebut benar-benar diterapkan dan tak hanya menjadi jargon semata. Untuk itu INSA mengusulkan agar pemerintah dapat mempercepat pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah, terutama yang terkait dengan infrastruktur untuk pembangunan pembangkit listrik, pelabuhan, jalan, dan kapal.

Ditambahkan Carmelita, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di setiap daerah terutama di bidang energi juga penting untuk dilakukan. "Seperti untuk pengangkutan minerba, pengangkutan produk biodiesel, dan kegiatan hulu migas. Bila perlu pemerintah memberikan subsidi di bidang ini," ucapnya. 

Di samping itu perlu juga dilakukan pemerataan pertumbuhan daerah, meningkatkan daya beli masyarakat, kebijakan pro bisnis, sampai penerapan skema term of trade untuk ekspor menggunakan CIF dan untuk impor memakai FOB. "INSA yakin bahwa utilisasi kapal bisa meningkat 20 persen pada tahun ini apabila hal-hal di atas dilakukan," pungkasnya. RH