Pipa Gas Trans Kalimantan Diharap Masuk Proyek Strategis Nasional

Samarinda, OG Indonesia -- BPH Migas telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di Samarinda pada Rabu (19/12) lalu, untuk membahas prospek pengembangan dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di Kalimantan, termasuk terwujudnya pembangunan pipa transmisi gas bumi di wilayah Kalimantan (Trans Kalimantan).

Focus Group Discussion ini melibatkan berbagai pihak mulai dari Anggota Komisi VII DPR RI Dapil se-Kalimantan, Anggota Komite II DPD RI Dapil Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi se-Kalimantan, Pemerintah Kota Samarinda, BPH Migas, SKK Migas, PT PGN, Tbk., PT Pertamina Gas, PT PLN Gas & Geothermal, PT Badak NGL, PT Bakrie & Brothers, Tbk., Pengamat Energi Bidang Gas Bumi A. Qoyum Tjandranegara, dan Pengamat Energi Yulia Ulap Kintarti.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyampaikan agar pembangunan infrastruktur khususnya pipa gas bumi di Kalimantan dapat terwujud sesuai peraturan yang ada. "Ini untuk mengurangi kesenjangan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Diharapkan pembangunan sejalan dengan pembangunan jalur Kereta Api," ucap Isran.

Dipaparkan Pengamat Energi Yulia Ulap Kintarti, berdasarkan hasil penelitian, proyeksi kebutuhan gas pada tahun 2037 di Kalimantan secara total adalah 581 MMSCFD (belum memperhitungkan kebutuhan kilang dan pupuk), dengan volume pasar gas bumi diperkirakan sebesar 5.543 MMSCFD. Sementara kebutuhan gas untuk sektor kelistrikan di Kalimantan berdasarkan RUPTL 2018-2027 diperkirakan sebesar 73 BBTUD pada 2018 dan 99 BBTUD pada 2027.

Sementara berdasarkan studi PT Bakrie & Brothers, Tbk. kebutuhan gas bumi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dalam 10 tahun ke depan adalah 478 MMSCFD. Karena itu pembangunan Pipa Tranmisi Gas Bumi Trans Kalimantan hendaknya masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), karena akan dapat mempercepat pertumbuhan industri baru dan pengembangan lapangan-lapangan gas di sepanjang jalur pipa.

Pihak BPH Migas sendiri meminta agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi baru dapat mengusulkan rencana induk jaringan gas bumi kepada BPH Migas dengan tembusan kepada Komisi VII DPR RI untuk dimasukkan ke dalam RIJTDGBN selanjutnya. 

"Jika dipandang perlu, karena perubahan pasokan dan kebutuhan Gas Bumi, maka penyesuaian RIJTDGBN dapat dilakukan untuk wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah," jelas Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa. RH