Jumat, 29 Maret 2019

Proyek Infrastruktur Era Jokowi, Rizal Ramli: Hasilnya Tiga O

Foto: Hrp
Jakarta, OG Indonesia -- Pembangunan Infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo hingga saat ini begitu masif di hampir semua sektor. Jika melihat data di website KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) setidaknya ada 15 sektor yang meliputi 245 proyek dan 2 program infrastruktur yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. 

Namun langkah besar tersebut pada kenyataannya tidak semuanya dilakukan dengan suatu perencanaan dan studi kelayakan memadai. "Pembangunan infrastuktur memang perlu dan penting, tapi do it with planning," kata Rizal Ramli dalam diskusi bertajuk "Politik Pembangunan Infrastruktur. Beban atau Tabungan Ekonomi Indonesia Masa Depan" di Jakarta, Kamis (28/03).

Menurut Rizal Ramli, pembangunan infrastruktur memang ada manfaatnya, namun karena pembangunannya masif dan cenderung ugal-ugalan manfaat yang dirasakan ternyata tidak seperti yang dibayangkan. 

Di mana infrastruktur yang dihasilkan terlalu berlebihan dan tak memperhitungkan kebutuhan riil di lapangan. Biaya yang dikeluarkan pun terlalu mahal sehingga harus pinjam uang dalam jumlah yang besar pula. "Manfaatnya ada tapi hasilnya tiga O, over price, over supplies, dan over borrows.," tegasnya. 

Ia menyarankan, bagi siapa pun pemerintahan baru nantinya, diharapkan bisa mengembalikan fungsi perencanaan dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Diceritakan Rizal Ramli, pasca krisis melanda Indonesia, Bank Dunia turut campur menghilangkan fungsi perencanaan infrastruktur di negara-negara berkembang.


"Tahun 2003 Bank Dunia lobi fungsi planning dihapuskan karena di negara kapitalis enggak boleh planning, swasta saja, sehingga undang-undangnya dialihkan fungsi planning, dialihkan ke keuangan," ungkapnya. 

"Karena itu Indonesia harus hidupkan lagi fungsi planning, Malaysia maju karena planning. Negara-negara Eropa banyak yang maju karena planning," pungkasnya. RH