Menteri Susi Buka Suara Soal Oil Spill di Laut Jawa

Foto: Hrp

Jakarta, OG Indonesia - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akhirnya buka suara soal kejadian oil spill atau tumpahan minyak di Laut Jawa. Seperti diketahui, pada 12 Juli 2019 lalu terjadi insiden keluarnya gelembung gas dari pengeboran sumur YYA-1 yang berakibat pada tumpahnya minyak ke perairan di sekitarnya.


Susi sendiri sudah meninjau langsung sepanjang pesisir, perairan terdampak, sampai ke lokasi rig, lewat pantauan udara dengan helikopter yang berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma. "Saya melihat penanganan sudah dicoba untuk betul-betul optimum," kata Susi kepada para awak media saat melakukan jumpa pers bersama Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (01/08).

Namun ia juga menyampaikan bahwa memang masih terdapat kendala dalam penanganan tumpahan minyak ke laut tersebut, terutama soal keterbatasan oil boom untuk menahan minyak yang mengambang di atas air laut. "Oil boom mungkin kita harus punya stok lebih banyak. Jadi kalau menangani lebih cepat dengan oil boom yang lebih banyak maka liquid ini tidak akan sampai ke pinggir," terangnya.

Diceritakan Susi, untuk penanganan minyak yang sampai ke daratan sudah ditangani secara baik dengan melibatkan masyarakat setempat sehingga dampak cemaran minyak di pantai yang dekat kampung-kampung nelayan sudah jauh berkurang. Ada sekitar sebelas wilayah terdampak, yaitu sembilan wilayah di Karawang dan dua wilayah di Bekasi.

Ia pun mengatakan dari pantauan udara yang disaksikannya tinggal sedikit ada titik-titik hitam sebagai tanda cemaran minyak di pantai terutama di daerah pantai yang aksesnya susah. "Jadi relawan orang di sana masih kurang karena jalan ke sana susah, memang beberapa wilayah Pantura tidak punya akses jalan dari kampung," tuturnya.

Susi pun akan memastikan agar upaya recovery yang dilakukan Pertamina serta semua stakeholder terkait dapat terus dilakukan agar kondisi lingkungan kembali pulih. "Harus terus-menerus, tidak mungkin selesai satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Minimum enam bulanan harus ada program observasi recovery lingkungan," ujarnya.

Susi menambahkan bahwa pihak masyarakat yang dirugikan akan mendapat kompensasi yang sesuai. "Kepada stakeholder yang kena dampak untuk tidak was-was, panik, atau mengatakan pemerintah tidak bertanggungjawab," jelasnya.

Ia pun menegaskan bahwa pihak KKP akan bersama Pertamina sebagai BUMN milik negara. "Kita sama-sama, satu badan cuma beda tangan saja," kiasnya. "Pemerintah akan memastikan bahwa Pertamina akan me-recovery seluruh dampak lingkungan maupun material," tegas Susi.

Menanggapi dukungan dari Menteri Susi, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pun mengungkapkan terima kasih. "Ini membuat kami merasa bahwa kita bersama-sama melakukannya, bahwa kami tidak sendirian," ucap Nicke. RH