Ferdinand: Ahok Tidak Pas di PLN dan Pertamina

Foto: Wikipedia

Jakarta, OG Indonesia -- Beberapa hari belakangan ini nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ramai lagi diperbincangkan karena akan ditunjuk sebagai Direktur Utama atau Komisaris BUMN energi di negeri ini. Ada dua BUMN yang diisukan, Pertamina dan PLN.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean mengatakan keputusan untuk menunjuk Dirut BUMN merupakan hak pemerintah sebagai pemegang saham sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar.

Tapi kalau dirinya ditanya apakah Ahok tepat mengisi pos Dirut PLN atau Pertamina, dirinya menjawab tidak keduanya. "Saya harus jawab, tidak di keduanya. Tidak di PLN dan tidak di Pertamina. Ahok tidak menguasai kedua bidang itu," ucap Ferdinand kepada OG Indonesia, Jumat (15/9/2019).

Ia pun mengatakan bahwa Ahok lebih cocok kalau ditugaskan untuk membenahi BPJS Kesehatan. Menurutnya, karakter Ahok pas dan tepat bila ditugasi memperbaiki BPJS Kesehatan. "Ahok mampu secara manajerial di BPJS, tapi akan kesulitan mengurus PLN dan Pertamina karena Ahok tidak punya pengalaman di sektor itu (energi)," jelasnya.

Ferdinand mengingatkan, carut marutnya pemilihan Komisaris Utama, Komisaris dan jajaran Direksi untuk BUMN di negeri ini yang mengedepankan selera dan kemauan penguasa harus dihentikan. Untuk itu dalam memilih BOC dan BOD harus jelas kriteria yang terukur dan tidak sumir.

Ferdinand pun memaparkan kriteria yang pas untuk menjadi Komut maupun direksi di Pertamina maupun PLN. Pertama, yang bersangkutan adalah orang yang pernah bekerja di Pertamina atau PLN.

Kedua, punya jaringan dan pengalaman dan pemahaman yang luas di bidang energi baik energi terbarukan maupun energi tak terbarukan. Ketiga, pendidikan yang sesuai bidangnya dan minimal S2. 

Keempat, punya jaringan, pengalaman dan hubungan yang baik dengan politisi di DPR. Kelima, dan akan lebih baik lagi jika punya pengalaman sebagai komisaris BUMN. Keenam, orang tersebut harus bisa diterima semua kalangan, terutama di internal perusahaan.

"Dan ketujuh, dia tidak pernah dihukum oleh pengadilan atas sebuah perbuatan melanggar hukum baik pidana umum maupun pidana korupsi atau pidana lainnya," pungkas Ferdinand. RH