Indonesia Tertinggal Jauh karena Pembangunan Pembangkit Listrik Lambat

Bob S. Effendi, Kepala Perwakilan
ThorCon di Indonesia (kanan)

Jakarta, OG Indonesia -- Pada acara “Indonesia Power Generation Convention & Exhibition 2019” yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2019 di Balai Kartini, Jakarta, Kepala Perwakilan ThorCon International, Pte.,Ltd., di Indonesia, Bob S. Effendi, yang menjadi salah satu Pembicara pada acara tersebut dalam paparannya menyatakan bahwa banyak yang tidak menyadari bahwa Indonesia telah tertinggal jauh dari negara-negara lain yang sebelumnya memiliki pendapatan per kapita pada tahun 1960-an di bawah Indonesia, seperti Korea Selatan, China dan Malaysia.


Pertumbuhan konsumsi listrik sangat berpengaruh pada pertumbuhan GDP pada suatu negara. Indonesia yang memiliki tingkat konsumsi listrik yang bergerak flat mengakibatkan pertumbuhan GDP Indonesia tidak bisa bergerak naik secara signifikan dibanding negara-negara lainnya yang bergerak naik 3-10 kali lipat. Akan tetapi, China dan Malaysia yang konsumsi listriknya bergerak naik mengakibatkan pertumbuhan GDP di kedua negara
tersebut ikut naik dan tumbuh. Sedangkan, Korea Selatan sejak pertumbuhan konsumsi listriknya naik secara signifikan sekitar tahun 1985, meroket naik jauh meninggalkan negara lainnya.

“Salah satu faktor penting mengapa pertumbuhan konsumsi listrik Korea Selatan dapat meroket naik adalah karena tingkat konsumsi listrik di Korea Selatan tidak mengandalkan konsumsi listrik rumah tangga sebagai yang utama, tetapi mengandalkan konsumsi listrik dari sektor industri yang membutukan kapasitas yang besar. Begitu pula negara lainnya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan keadaan di Indonesia yang mana masih
mengandalkan konsumsi listrik rumah tangga sebagai yang utama bukan dari sektor industri karena memang pertumbuhan industri Indonesia cenderung terus turun,” tutur Bob.

Pada tahun 2018, pertumbuhan konsumsi listrik di Indonesia per kapita selama 9 tahun terakhir meningkat hampir 1,8 kali dan baru mencapai sekitar 1.064 kWh/tahun. Dengan angka tersebut Indonesia pada tahun 2018 menduduki peringkat 116 dari 189 Negara (UNDP) dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,694 yang masih jauh dibawah IPM level negara maju yakni sekitar 0,9. Semua ketertinggalan tersebut mengakibatkan Indonesia berada dalam middle income trap bersama negara-negara terbelakang lainnya.

Bob menyatakan bahwa jika Indonesia menginginkan level kesejahteraan paling sedikit seperti negara tetangga Malaysia, maka Indonesia harus sudah merencanakan pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas besar dalam kurun waktu yang singkat. Kondisi sekarang menunjukkan kapasitas terpasang sudah mencapai 62.5 GW dengan konsumsi listrik 1.064 kWh/tahun/kapita yang masih jauh dari angka level kesejahteraan yang dinyatakan oleh UNDP berada di angka 4.000 kWh/kapita.

Bob menambahkan, agar level kesejahteraan mencapai 4.000 KWh/kapita, maka dibutuhkan sekitar 4 kali dari konsumsi listrik terpasang sekarang di Indonesia. Kira-kira tambahan kapasitas terpasang yang dibutuhkan sekitar 190 GW. Untuk mengejar pertumbuhan Malaysia, Indonesia perlu membangun kapasitas terpasang 10 GW/tahun. Sedangkan, untuk mengejar Korea Selatan, Indonesia perlu membangun 15-18 GW/tahun. padahal saat ini 35 GW saja sulit tercapai, apalagi 190 GW. Bila keadaan ini terus berlanjut, maka Indonesia akan sulit untuk mengejar level kesejahteraan.

Kekurangan-kekurangan tersebut harus dipenuhi dalam kurun berapa tahun itu tergantung dari seberapa besar niat pemerintah untuk mengejar ketertinggalan tersebut agar Indonesia dapat mencapai level sejahtera dan dapat keluar dari middle income trap. “Untuk mencapai target tersebut diperlukan pembangkit listrik skala besar yang handal, terjangkau, dan bersih yang hanya dapat diberikan oleh PLTN," tutup Bob. 

ThorCon sendiri dapat memenuhi keinginan Pemerintah melalui investasi dengan skema Independent Power Producer (IPP) dengan nilai investasi sebesar Rp 17 triliun dengan target harga jual listrik yang kompetitif dengan batubara sehingga dapat menaikkan kebutuhan sektor industri. R2