Soal PLTU, Korsel Terapkan Standar Ganda

Jakarta, OG Indonesia -- Saat dampak perubahan iklim global semakin serius akibat pembakaran batu bara berlebih, Korea Selatan - melalui lembaga keuangan publik (PFA) - malah membiayai pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berbahan bakar batu bara di luar negeri yang dapat melepaskan polusi udara hingga 33 kali lebih buruk daripada yang dibangun di Korea Selatan. Korsel pun dianggap menerapkan standar ganda, sebab pemerintah Korsel justru tidak memperkenankan pembangunan PLTU di negaranya.

Tata Mustasya, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, mengatakan pembakaran batu bara melepaskan partikel polutan yang menembus ke dalam sel darah dan merusak setiap organ dalam tubuh kita, sehingga menyebabkan berbagai hal mulai dari demensia hingga membahayakan anak-anak yang belum lahir. "Batu bara juga merupakan kontributor terburuk tunggal untuk krisis iklim global," kata Tata, Senin (25/11/2019).

Negara-negara yang menjadi tuan rumah pembangkit batu bara yang didanai oleh Korea Selatan, banyak di antaranya di Asia Tenggara, sangat rentan terhadap dampak polusi udara dan perubahan iklim. Menurutnya, Pemerintah negara penerima investasi harus melindungi warganya dan planet ini, dengan melakukan transisi cepat dari batu bara ke energi bersih dan terbarukan.

Salah satu pembiayaan batu bara Korea Selatan di Indonesia adalah PLTU Jawa 9&10 dengan kapasitas 2 X 1.000 MW, yang berlokasi di Suralaya, Banten. "Investasi berstandar ganda ini jelas berpotensi meracuni warga Banten, dan membebani keuangan negara melalui naiknya biaya kesehatan,” tegas Tata. 

Berdasarkan pemodelan yang dilakukan oleh Greenpeace, jika rencana ekspansi ini tetap dibangun dan beroperasi, diprediksi akan mengakibatkan 4.700 kematian dini selama 30 tahun masa operasi PLTU. Kematian dini tersebut disebabkan oleh berbagai penyakit pernapasan serius akibat debu batu bara yaitu, paru-paru obstruktif kronis, kanker paru, ISPA, diabetes, hingga stroke. 

“Angka kematian dini tersebut bisa ditekan jika Indonesia menerapkan standar emisi untuk pembangkit termal yang lebih ketat, atau minimal sama dengan yang diterapkan di Korea Selatan. Pada saat bersamaan, Indonesia harus menghentikan pembangunan PLTU batu bara baru dan secara bertahap menutup pembangkit yang sudah beroperasi," bebernya.

Analisis dan pemodelan kantor Greenpeace East Asia, Seoul menemukan bahwa sepuluh pembangkit listrik - yang didanai oleh PFA Korea Selatan (KEXIM, K-Sure, KDB) - diperkirakan menyebabkan 47.000 - 151.000 kematian dini selama rata-rata umur 30 tahun pembangkit listrik jika beroperasi pada batas emisi lokal yang ada.

Vietnam diprediksi menjadi negara yang paling terkena dampak yang membawa 38% dari total beban kematian, diikuti oleh Indonesia (29%) dan Bangladesh (20%).

Standar ganda batas emisi untuk polutan udara berbahaya memungkinkan pembangkit listrik tenaga batu bara Korea Selatan yang dibiayai di luar negeri mengeluarkan 18,6 kali lebih banyak nitrogen oksida (NOx), 11,5 kali lebih banyak sulfur dioksida (SO2) dan polusi debu 33 kali lebih banyak daripada yang dibangun di Korea Selatan.

“Pada 2017, presiden Moon Jae-In dan pemerintahannya mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengizinkan pembangkit listrik batu bara baru di negara ini. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan, antara Januari 2013 hingga Agustus 2019, telah menghabiskan dana 7 triliun KRW (sekitar 5,7 miliar USD) untuk pembangkit batu bara di luar negeri dengan batas emisi yang buruk. Standar ganda ini mengancam ribuan nyawa dan planet kita, ini harus dihentikan,” kata Mari Chang, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Timur, di Seoul.

Menurutnya, sudah waktunya bagi Presiden Moon Jae-In dan pemerintahannya untuk tidak hanya menerapkan standar energi bersih domestik pada investasi asing, tetapi juga segera beralih dari pembiayaan batu bara kotor ke sumber energi terbarukan. Perubahan dalam kebijakan dan investasi ini harus terjadi sekarang untuk melindungi kesehatan manusia dan masa depan planet kita. RH