BPH Migas Minta Pertamina Kejar Digitalisasi Nozzle di 5.518 SPBU Pada Juni 2020

M. Fanshurullah Asa,
Kepala BPH Migas
Foto: Sir

Jakarta, OG Indonesia -- Dalam rangka pengawasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT)/BBM bersubsidi jenis minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) jenis Premium agar tepat sasaran dan volume, BPH Migas telah meminta PT. Pertamina  (Persero) selaku Badan Usaha yang mendapat penugasan penyaluran BBM subsidi dan JBKP dari BPH Migas  untuk menyiapkan teknologi informasi terpadu yang dapat merekam data konsumen dan volume penyaluran untuk setiap konsumen secara online untuk dapat diakses dan diterima oleh BPH Migas.

Penyiapan teknologi terpadu ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala  BPH Migas No. 38/P3JBT/BPH Migas/Kom/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan Pendistribusian JBT Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 kepada Pertamina.

Melalui Surat Menteri ESDM No. 2548/10/MEM.S/2018 tanggal 22 Maret 2018, Menteri ESDM juga telah meminta Menteri BUMN agar mengintruksikan kepada Pertamina untuk segera melaksanakan pencatatan penjualan JBT sesuai ketentuan Perpres Nomor 191 melalui pencatatan elektronik/digitalisasi nozzle. Sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2018 telah dilakukan penandatanganan kerjasama Program Digitalisasi Nozzle antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Program Digitalisasi Nozzle yang merupakan sinergi BUMN untuk meningkatkan pengawasan BBM jenis Solar dan Premium, akan melakukan digitalisasi pada sebanyak 5.518 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia. "Kita tidak mau terjadi over kuota lagi, (jadi) ada  semacam, pengaturan maksimal BBM bersubsidi itu untuk berbagai jenis kendaraan berapa," kata Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Ada, di kantor BPH Migas, Rabu (18/12/2019).

Sementara itu Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid sebelumnya menyampaikan bahwa SPBU yang sudah live dan dapat dimanfaatkan datanya ada sejumlah 2.378 dari target 5.518 SPBU, sisanya akan diselesaikan hingga Juni 2019. “Ada sejumlah 24.346 tanki penyimpanan yang harus diintegrasikan dengan sensor ATG (Automatic Tank Gauge)," jelas Mas’ud.

Sementara itu untuk menerapkan pembatasan penjualan per nomor kendaraan, instalasi EDC harus selesai semua terlebih dahulu dengan target 23.580 EDC yang harus terpasang. “Perlu ada perubahan culture dari masyarakat untuk membayar terlebih dahulu sebelum mengisi BBM agar profile pengguna dapat teridentifikasi menggunakan EDC, serta menggunakan cashless untuk dapat dibatasi konsumsi BBM-nya,” tambah Mas’ud. 

Sedangkan Agar dapat diperoleh data profile pengguna BBM, Pertamina meminta agar ada surat edaran  dari BPH Migas untuk mengatur tatacara penjualan BBM di SPBU.

Direktur Enterprise and Business Services PT Telkom Bogi Witjaksono menyampaikan PT Telkom selaku pelaksana proyek berkomitmen dari 5.518 SPBU yang menjadi target digitalisasi akan terhubung bulan Juni 2020.

Menanggapi hal tersebut Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa meminta agar sistem pembatasan penjualan per pengguna kendaraan berlaku di semua SPBU, bukan per transaksi saja. BPH Migas akan mengeluarkan aturan besaran pembatasan pembelian BBM subsidi dan penugasan. 

“Kami minta agar data digitalisasi SPBU dapat diakses oleh BPH Migas melalui integrasi system-to-system dengan database di BPH Migas," jelas Ifan panggilan akrabnya. Sedangkan terkait usulan PT Pertamina (Persero) tentang surat edaran dari BPH Migas untuk mengatur tatacara penjualan BBM di SPBU, BPH Migas meminta agar Pertamina menyampaikan surat terlebih dahulu kepada BPH Migas.

BPH Migas memberikan apresiasi kepada PT. Pertamina (Persero) atas terealisasinya digitalisasi nozzle pada 2.378 SPBU dari target 5.518 SPBU dan  Komitmen PT. Pertamina (Persero) dan PT. Telkom untuk  penyelesaian sisa target hingga Juni 2020 agar dilaksanakan tepat waktu.

"Kami meminta PT. Pertamina (Persero) dapat mengimplementasikan sistem identifikasi konsumen dan volume pembelian pada digitalisasi nozzle SPBU dengan nomor polisi ditulis sebelum isi BBM dan nantinya apabila dilakukan pembatasan pembelian Solar/Premium harian maka pembelian tersebut otomatis tercatat di seluruh SPBU sehingga apabila terjadi pembelian di atas batas maksimun, maka kendaraan tidak bisa dilayani karena sistem nozzle otomatis terkunci," tambah Ifan. R3