Serikat Buruh Desak Harga BBM Turun Mengikuti Harga Minyak Dunia

Jakarta, OG Indonesia -- Di tengah situasi wabah COVID-19 serta maraknya terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal di berbagai sektor industri membuat beban hidup para buruh/pekerja menjadi semakin berat. Karena itu Serikat Pekerja KSPN mendesak Pemerintah memberikan stimulus yang dapat meringankan beban hidup para buruh/pekerja yang terdampak PHK, salah satunya dengan menurunkan harga BBM.

"Kita ketahui hari ini harga minyak dunia sedah turun secara drastis sebut saja West Texas Intermediate (WTF) yang turun ke level US$ 24 per barel dan jenis Brent Crude di level US$ 31 per barel. Idealnya penurunan harga minyak dunia ini juga sejalan dengan penurunan harga BBM di dalam negeri," ujar Muhammad Ichsan, Ketua DPP Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dalam keterangannya, Senin (13/4/2020).

Ichsan juga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo juga pernah meminta kalkulasi perhitungan penurunan harga minyak dunia berdampak pada prekonomian nasional baik BBM subsidi maupun Non Subsidi. "Tapi kenapa sampai saat ini harga BBM masih juga belum turun, seharusnya berkah penurunan harga minyak dunia kita juga harus merasakan," tegasnya.

Ia pun mengutip perhitungan dari mantan Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini di media online, di mana sekarang 1 US$ senilai RP 16.000. Lalu harga minyak mentah dunia sebesar US$ 35/barel yang jika dirupiahkan setara Rp 3500 per liter. Jika ditambah biaya pengolahan, transportasi dan PPN dalam produksi BBM, maka harga BBM per liternya senilai Rp 4500. Lalu jika ditambah keuntungan pertamina 10 % maka jadi Rp 5000.

Lalu ditambah biaya untuk menjaga BBM Satu Harga yang merupakan tugas Pertamina, maka pendapatan di sisi hulu pantas ditambah Rp 500 - 1000. Hitungan akhirnya, maka harga yang pantas dijual ke masyarakat adalah Rp 5000 - 6000 per liternya.

"Maka sudah seyogyanya penurunan harga BBM menjadi hal yang sangat mendesak saat ini merujuk pada kesepakatan awal penyesuaian harga BBM naik atau turun setiap periode 2 minggu sekali untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pemerintah jangan sampai mengabaikan hal tersebut untuk membantu meringakan beban perekonomian buruh/pekerja yang terdampak PHK," pungkasnya. (R3/Migas Indonesia)