SP PLN Dukung Manajemen PLN dan Para Mitra Selamatkan Industri Ketenagalistrikan

Jakarta, OG Indonesia -- Menyikapi pemberitaan di beberapa media massa baik cetak maupun elektronik yang beredar beberapa waktu belakangan ini terkait renegosiasi proyek pembangkit listrik 35.000 MW untuk menyelamatkan dan mengurangi beban keuangan PLN, maka Ketua Umum Serikat Pekerja PLN (SP PLN) M. Abrar Ali, menyambut positif hal tersebut.

"SP PLN siap mendukung segala upaya yang akan dilakukan oleh Direksi PT PLN (Persero) guna melakukan renegosiasi kontrak IPP (Independence Power Producer) dalam proyek pembangkit listrik 35.000 MW," kata Abrar pada Senin (13/4/2020) di Sekretariat DPP SP PLN yang bearada di kantor pusat PT PLN (Persero), Jakarta. Abrar menegaskan, dukungan tersebut ebagai bentuk kepedulian dan perjuangan SP PLN yang berkomitmen mengawal kepentingan perusahaan.

Dikatakan Abrar, pada situasi saat ini di tengah merebaknya wabah virus COVID-19 dan penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia oleh BNPB, PLN tetap berkomitmen untuk tetap menerangi negeri, bahkan memberikan listrik gratis untuk tarif/daya R1/450 VA dan diskon 50% untuk tarif/daya R1/900 VA selama bulan April hingga Juni 2020, sesuai yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo.

Dengan adanya penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia oleh BNPB, di mana banyak kegiatan di sektor industri dan bisnis yang tidak dapat beroperasi dengan normal karena sebagian atau bahkan seluruh tenaga kerjanya harus bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH), Abrar mengatakan kondisi tersebut akan berdampak pada turunnya penjualan atau pemakaian tenaga listrik yang diperkirakan bisa mencapai 6-9% dan akan menggerus penerimaan kas PLN. 

"Belum lagi dengan adanya kebijakan pemberian token gratis bagi pelanggan listrik prabayar juga akan berdampak pada tertundanya penerimaan kas PLN. Sementara di sisi lain beban operasi yang harus ditanggung oleh PLN juga terus naik terutama akibat melemahnya nilai tukar Rupiah," lanjutnya.

Menurut Abrar, strategi untuk masuk ke ranah renegosiasi perlu disiapkan secara matang oleh Direksi PLN agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi para pihak dan penyediaan tenaga listrik dapat dijalankan secara berkesinambungan. "Ibarat menarik sehelai rambut, maka tepungnya tidak boleh berantakan. Untuk itu SP PLN meminta dukungan dari seluruh mitra kerja PLN (Swasta/BUMN), Pemerintah dan DPR RI untuk bekerja sama menjaga kesinambungan industri ketenagalistrikan Indonesia,“ ujar Abrar kembali yang didampingi oleh Sekjend SP PLN Bintoro Suryo Sudibyo.

Selain itu SP PLN juga menyoroti agar pihak internal PLN melakukan evaluasi ulang apakah investasi secara massif masih relevan dengan perlambatan pertumbuhan yang akan terjadi di tahun ini dan beberapa tahun ke depan. Kontrak energi primer, kontrak pengadaan material dan konstruksi juga merupakan hal-hal yang harus disoroti dan diperhatikan oleh Direksi PLN, sebab menurut SP PLN demi menyelamatkan keuangan PLN ke depan. "PLN sebagai BUMN dalam kondisi normal bisa saja meminta kepada Pemerintah suntikan dana untuk menyelamatkan keuangan PLN, namun dengan kondisi saat ini tentu saja Pemerintah juga tengah membutuhkan dana ekstra untuk hal-hal yang lebih penting lainnya," ucapnya.

Untuk itu, Ketum dan Sekjend SP PLN mengajak seluruh pengurus dan anggota SP PLN dari Sabang sampai Merauke untuk mendukung langkah-langkah yang ditempuh oleh Dirut PLN Zulkifli Zaini beserta jajaran Direksi lainnya untuk melakukan renegosiasi kontrak IPP guna mengurangi tekanan terhadap likuiditas PLN terutama yang bersumber dari kontrak IPP,  energi primer, pengadaan material dan konstruksi. 

"SP PLN menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan anggota SP PLN khususnya dan pegawai PLN pada umumnya untuk berpartisipasi meningkatkan produktivitas dan efisiensi pada semua lini organisasi dan terus membangun komunikasi dan hubungan industrial yang harmonis dengan manajemen setempat," tutup Abrar. RH