Corona Bukan Awal Maupun Akhir Segalanya

Oleh: Didik Sasono Setyadi, Pengamat Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik serta Team Pengembangan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Sudah lebih dari satu bulan saya harus menjalani kebiasaan baru, yaitu Work from Home (WFH), suatu budaya yang di saat normal dianggap “tabu”, dianggap “tidak disiplin”. Betapa tidak, di saat kondisi normal bila anda melihat ada orang laki-laki usia yang masih masuk produktif, tidak memiliki jenis pekerjaan yang bisa dijalankan di rumah (misalnya Pengusaha, Notaris, Aristek, Dokter, Seniman dan semacamnya), lantas sebulan lebih hanya di rumah dalam keadaan sehat, kira-kira apa penilaian anda terhadap orang yang demikian? "Pemalas”, “pengangguran”, “tidak disiplin” dan segala konotasi yang buruk lainnya.

Pandemi Corona telah mengubah segalanya. Pejabat-pejabat Eselon 1-2 di Pemerintahan, Kepala-kepala Sub Direktorat, Staff, hingga karyawan biasa hari-hari ini justru harus lebih banyak di rumah. Begitupun Direktur, Komisaris, Manajer di perusahaan-perusahaan swasta hingga jajaran di bawahnya sebisa mungkin tidak beraktivitas di luar rumah. Justru yang keluar rumah, atau masih ke kantor, (kecuali yang jenis pekerjaannya harus tetap buka dan tak bisa dikerjakan dari rumah), terlihat aneh dan malah bisa dikucilkan di lingkungannya.

Pandemi, penyakit dan penularan Corona yang begitu cepat, tak pernah sungguh-sungguh masuk dalam perencanaan kegiatan-kegiatan besar manusia. Seperti halnya bencana alam, bencana akibat penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang terjadi saat ini, luput dari kemampuan manusia untuk memprediksi dampaknya.

Pada hari ini (1 Mei 2020) saat artikel ini saya tulis, tercatat ada 214 negara yang terpapar, dengan jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 3.145.407 dengan tingkat kematian sebanyak 221.823 jiwa.  Memang angka ini relatif “kecil” dibanding Pandemi lain yang pernah terjadi di dunia.  Ada yang menyebut pada abad VI terjadi wabah Justinian di era Byzantium yang memakan korban 30 – 50 juta jiwa. Kemudian wabah “Pes” (Black Death) tahun XIV di Eropa menelan korban sekitar 25 jutaan jiwa, belum lagi Cacar di abad XV mencapai 20 juta jiwa, Kolera, Flu Spanyol, SARS, Flu Babi, Ebola, TBC, Demam Berdarah dan lain-lainnya. 

Selain penyakit menular, ternyata nyawa manusia juga rentan dengan Penyakit Arteri Koroner, Stroke, Infeksi Saluran Pernapasan, Diabetis dan lain-lainnya. Jutaan manusia telah menjadi korban berbagai penyakit pada masa lalu, namun hingga hari ini dunia dan peradaban manusia tidak (belum) punah.
Manusia adalah makhluk unik di alam semesta. Manusia tidak dilengkapi bagian-bagian tubuh yang bisa digunakan untuk mudah membunuh sesama manusia atau makhluk lain. Manusia tidak punya cakar, gigi atau taring yang tajam, rahang yang kuat untuk mencakar atau menggigit, tidak punya otot kaki yang kuat untuk mengejar mangsa, dan tak punya sengat atau bisa untuk melumpuhkan lawannya. Namun seorang ahli pernah mengatakan, belum ada kerusakan di alam semesta yang lebih parah daripada yang pernah diperbuat oleh manusia.

Dinosaurus, T-Rex, Brontosaurus dan sejenisnya yang kekuatannya luar biasa saja bisa punah di alam semesta, sementara manusia sejak ada di dunia belum pernah punah (kecuali teori-teori evolusi ada manusia purba yang telah punah, adapun manusia yang telah “berperadaban” tidak pernah punah).

Mengapa bisa terjadi? Karena manusia dibekali akal. Dibekali rasio yang unik, di samping memiliki bekal alami dalam dirinya berupa antibodi yang menyusun sistem kekebalan tubuhnya. 

Dari bekal rasio (akal) serta unsur kimia organis dalam tubuh berupa antibodi inilah manusia mengenal causalitas. Mengenal apa yang oleh orang Jawa disebut dengan “Sangkan Paran” (asal usul). Dari situlah ahli biologi mengenal teori “omni ovum ex vivo” dan “omni vivo ex ovo” (semua kehidupan berasal dari telur dan semua telur berasal dari kehidupan). Semua ini adalah soal hidup dan kehidupan, sehingga akhirnya disimpulkan bahwa pemahaman dan pengetahuan manusia itu terbatas pada soal hidup dan kehidupan. Adapun soal sebelum ada kehidupan atau setelah tidak ada kehidupan manusia tidak paham.

Ketidak pahaman ini membawa sebagian manusia pada absurditas. Tak heran kemudian muncul paham “Credo quia Absurdum” (Karena akal saya tidak mampu menjangkau maka saya percaya) yang melahirkan kepercayaan) keyakinan buta pada sesuatu di luar kemampuan akalnya (yang penting yakin). Paham ini bertolak belakang dengan paham “Fides quaerens Intellectum” (Meskipun saya yakin akan sesuatu di luar pengetahuan saya, namun saya selalu berusaha untuk mengetahuinya). Perbedaan paham mengakibatkan perbedaan keyakinan akan kebenaran. 

Paham yang kedua ini memang membawa peradaban berkembang, membawa manusia bisa bertahan dari berbagai ancaman, namun pada suatu ketika juga membawa akibat buruk bagi manusia sendiri dan bagi kerusakan alam semesta, mulai dari peperangan, pencemaran dan lain sebagainya. 

Perbedaan Paham Manusia tentang “Kebenaran” sepanjang sejarah telah menjadikan catatan sejarah perdebatan yang sangat panjang. Yang menurut para Sosiolog melahirkan Competition, Contravention hingga Conflict (Persaingan, Persekusi hingga Pertikaian). Manusia seringkali tidak sadar, bahwa pemahaman tentang kebenaran yang seringkali melatari terjadinya konflik (pertikaian) itu berasal dari paradigma tentang kebenaran itu sendiri.

Paradigma tentang kebenaran pada manusia itu terdiri dari:
Paradigma Kebenaran Absolut
Paradigma Kebenaran Skeptis
Paradigma Kebenaran Relatif
Paradigma Kebenaran Komprehensif dan Kontekstual

Penganut paradigma kebenaran absolut menganggap bahwa kebenaran itu tunggal, bila yang satu benar maka yang lain itu salah. Mereka yakin pilihan yang diambilnya adalah yang paling benar, sementara yang lain salah. Sedangkan penganut paradigma kebenaran skeptis selalu ragu pada setiap kemungkinan kebenaran. Mereka setiap menghadapi sesuatu selalu mengatakan belum tentu begini atau belum tentu begitu. Adapun penganut paradigma kebenaran relatif, mengatakan semua hal itu benar.

Dalam menyikapi kebijakan Negara/Pemerintah dan Pemerintah Daerah bahkan Kebijakan Negara Lain menghadapi Pandemi ini, maka kita menemukan berbagai manusia dengan berbagai paradigmanya tentang kebenaran. Misalnya soal Lockdown, maka penganut paradigma absolutisme mengatatakan Lockdown adalah satu-satunya yang benar, selain lockdown adalah salah. Sementara yang skeptis mengatakan Lockdown belum tentu benar, yang tidak lockdown juga belum tentu benar, lantas yang benar yang mana? Mereka bingung sendiri dan tidak menentukan sikapnya. Kemudian yang berpandangan kebenaran Relatif mengatakan Lockdown benar, tidak lockdown juga benar, sehingga tak jelas apa preferensinya.

Yang memiliki pandangan kebenaran Komprehensif dan Kontekstual tentu melihat suatu kebijakan secara komprehensif dan kemudian memutuskan pelaksanaannya secara kontekstual. Hal inilah yang sebenarnya sekarang diributkan di tengah-tengah keprihatinan pandemi yang belum mereda ada peristiwa Staff Khusus Presiden yang kini sudah mengundurkan diri, yang dianggap menyalahgunakan posisinya, ada peristiwa pelaporan Said Didu ke Polisi karena dianggap merugikan Luhut Binsar Panjaitan. Ada juga peristiwa Ali Mazi dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang meminta penundaan TKA Tiongkok yang kerja di wilayahnya, yang semuanya menimbulkan berbagai ragam opini tidak terkontrol yang oleh para sosiolog disebut bisa menjurus pada Contravention/Kontrapensi (yaitu suatu perbedaan pandang terhadap suatu hal yang mengakibatkan perselisihan dan sudah mengarah pada pelanggaran hukum, misalnya dengan tindakan menuduh, menghina, menjelekkan pihak lain, memfitnah orang lain,  karena ketidaksepahaman atas suatu hal) bila hal ini tidak terkendali maka bisa menjadi Conflict yang manifest.

Dampak ancaman Corona memang telah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan penting lainnya, tidak hanya sekedar aspek kesehatan saja. Aspek ekonomi terganggu, aspek sosial dan budaya (hubungan antar manusia, pendidikan, pekerjaan, mobilitas lainnya, terganggu), dan yang sensitif adalah aspek kepercayaan/ibadah keagamaan pun ikut terimbas. Dalam kondisi itulah Pemerintah dan masyarakat dihadapkan pada pilihan-pilihan kebijakan.

Simon mengatakan: “In treating decision making as synonymous with managing, I shall be referring not merely to the final act of choice among alternatives, but rather to the whole process of decision. Decision making comprises three principal phases: finding occasions for making a decision; finding possible course of action; and choosing among courses of action” (mengambil keputusan adalah sama dengan memimpin / mengelola, tidak hanya tiba-tiba pada langkah terakhir untuk memilih alternatif-alternatif ada, namun mencakup keseluruhan proses agar sampai pada suatu keputusan.

Pengambilan keputusan terdiri atas tiga fase Utama yaitu: menemukan saat / situasi yang tepat untuk mengambil keputusan, menemukan hal-hal apa saja yang mungkin untuk melaksanakan keputusan dan memilih hal-hal yang memungkinkan untuk melaksanakannya, dalam Pugh, 1971: 189). 

Pernyataan Simon inilah yang sejalan dengan pendekatan paradigma kebenaran Komprehensif dan Kontekstual, bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu dilakukan secara komprehensif (mempertimbangkan berbagai aspek) dan disesuaikan dengan kondisi yang dinamis (kontekstual). Sudah barang tentu kebijakan seperti ini tidak disukai oleh penganut paradigma kebenaran absolut yang memandang segala sesuatu hitam putih. Bagi mereka yang salah selalu salah, yang benar selalu benar. 

Hingga saat ini belum ada yang bisa memastikan pandemi Corona ini sampai kapan melanda Indonesia? Namun semakin lama pandemi ini terjadi maka semakin memprihatinkan dampaknya, bukan hanya dampak pada kehidupan/kesehatan manusia saja, namun dampak perselisihan akibat perbedaan cara pandang dalam mengambil kebijakan untuk menyelesaikan pandemi ini yang hanya akan memperburuk keadaan.

Pada manusia-manusia yang menjadi warga di semua negara, penganut masing-masing paradigma kebenaran di atas pasti ada, sehingga tidak heran, di Amerika, Inggris, Jerman dan lain-lainnya ada ketidak puasan, ada pelanggaran, ada penentangan, ada pembangkangan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintahannya. Di sisi lain di pemerintahanpun  pejabat-pejabat / pimpinan-pimpinan pemerintahan tentunya juga ada yang penganut absolutisme, skeptisme, relatifisme, maupun yang berpandangan komprehensif dan kontekstual.

Bagi orang Indonesia, Corona, dampak dan penangannya memang bukan awal dari kegaduhan  sosial akibat perselisihan-perselisihan akibat perbedaan cara pandang menyikapi keadaan. Sama halnya, berakhirnya dampak Corona nanti belum tentu menjadi momentum berakhirnya perselisihan soal yang sama.  

Banyak hal yang sebenarnya tidak kita ketahui soal Corona ini dan seberapa besar dampaknya, maka memilih menyikapinya dengan “Fides quaerens Intellectum” yaitu meyakini Corona ini segera berakhir, namun tetap berupaya keras untuk memahami dampak-dampak ikutan yang segera terjadi di depan mata antara lain: PHK, Kemiskinan Meningkat serta Defisit Ketersediaan Pangan. Maka dari itu tidak sepantasnya lagi mempertahankan pola pikir yang absolutis, skeptis ataupun relatifis terhadap kondisi obyektif yang ada.

Satu-satunya solusi adalah hanya dengan semua menyiapkan dan membiasakan diri berpikir bentindak komprehensif dan kontekstual sesuai dengan keberagaman kondisi dan situasi Indonesia, dan hentikan segala kegaduhan.