Perlu Political Will Presiden untuk Wujudkan Target Produksi Minyak 1 Juta Barel

Jakarta, OG Indonesia -- Guna merealisasikan target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari dan produksi gas 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) pada tahun 2030 perlu political will yang kuat dari pemimpin tertinggi di negara ini yaitu Presiden. Hal tersebut ditegaskan Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM, dalam FGD "Meningkatkan Tata Kelola Hulu Migas Mendukung Visi Menuju 1 Juta Barel" yang diselenggarakan secara daring, Selasa (24/11/2020).

"Target 1 juta barel mustahil untuk direalisasikan di tengah tren menurun (produksi migas). Solusinya kita harus punya paradigma yang sama dulu. Kepentingan apa yang harus didahulukan? Tanpa itu akan sulit. Solusi itu enggak bisa diselesaikan oleh SKK Migas atau Kementerian, ini butuh political will dari Presiden," tegas Fahmy.

Dia memberi contoh program pembangunan kilang yang sudah didukung Presiden Joko Widodo saja progresnya masih lambat. "Presiden sudah memerintahkan membangun kilang minyak pada Pertamina pada periode pertama, juga periode kedua, sampai sekarang juga tidak bisa dibangun," ungkapnya.

Paradigma yang sama antara berbagai pihak, terutama di pemerintahan, menurut Fahmy akan dapat mempermudah dalam mewujudkan visi 1 juta barel minyak di tahun 2030 tersebut. Alasannya, industri hulu migas melibatkan banyak sektor yang harus disamakan paradigmanya oleh pemimpin tertinggi di Indonesia.

"Jadi dibutuhkan keseragaman paradigma dari setiap Kementerian, atau Menkonya juga. Kalau (visi 1 juta barel minyak di tahun 2030) ini paradigmanya dari Presiden maka Presiden harus mencanangkan itu," tegas Fahmy.

Sebab kalau tidak, sangat sulit menembus ego sektoral masing-masing kementerian yang kepentingannya ternyata berbeda-beda. "Saya berikan contoh, Kementerian Keuangan itu KPI-nya kan meningkatkan pajak sebesar-besarnya. Kalau kemudian dipotong untuk memberikan insentif (bagi industri hulu migas), maka dia akan berpikir ulang dulu," ujarnya.

Nanang Abdul Manaf, Tenaga Ahli Komisi Pengawas SKK Migas, dalam kesempatan yang sama juga mengatakan bahwa paradigma semua pihak terhadap sektor migas harus jelas seperti apa. "Apakah ini menjadi sesuatu yang sangat penting, stratejik, vital? Kalau semuanya sepakat ya ayo, mulai dari pimpinan, tentunya yang tertinggi termasuk parlemen mendukung, dan semua kementerian mendukung. Jadi semua kebijakannya in line," tutur Nanang.

Dengan disepakati secara bersama bahwa sektor migas merupakan sektor yang penting, dijelaskan Nanang, jika nanti kegiatan sektor migas berhadapan dengan sektor yang lain tentunya bisa diprioritaskan. Misalnya ada masalah dalam hal pembebasan tanah. "Ketika paradigmanya sama bahwa (migas) ini jadi prioritas, maka akan mudah penyelesaiannya. Utamakan dulu pembebasan (tanah) untuk misalkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas, yang lain mengalah dulu," ucap Nanang. RH