Presiden Diminta Kendalikan Pertamina

Jakarta, OG Indonesia -- Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean kembali menyoroti program digitalisasi PT Pertamina (Persero) yang menurut Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok bermasalah. Ahok sudah mengangkat masalah ini sejak dua bulan lalu.

"Minggu lalu saya mencoba mengangkat satu aib yang diungkap BTP yaitu soal proyek digitalisasi yang menurut BTP, pelaksana meminta dana Rp.500 M dan BTP menolak menandatangani persetujuan sebagai Komisaris Utama yang memang persetujuannya dibutuhkan. Tapi anehnya proyek tersebut menurut Pertamina terus berjalan meski semua serba gelap gulita, kontrak tidak jelas dan nilainya pun gelap," ucap Ferdinand, Senin (9/11/2020).

Termasuk untuk proses dan scope pekerjaannya, yang dikatakan Ferdinand juga tidak jelas, padahal Pertamina sudah menggunakan sistem yang menunjang transparansi.

Dia pun mempertanyakan, apakah Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara yang mewakili negara dan rakyat yang menunjuk Ahok melalui Kementerian BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah masih mengendalikan Pertamina. 

"Jika iya, mengapa aib yang dibuka BTP sekarang masih sunyi? Atau saya yang tak mengetahui langkah BTP di dalam? Melangkah dalam sunyi? Semoga BTP dalam kesunyian dan kesendiriannya di Pertamina tetap melangkah mewujudkan Pertamina yang bersih dan transparan, karena ini adalah harapan rakyat seluruh Indonesia," paparnya.

Menurut Ferdinand, kegusaran BTP yang disampaikan sudah tentu juga adalah kegusaran Presiden Jokowi. "Salah satu perintah Presiden soal Pembangunan Kilang Minyak, hingga kini tak jalan, juga gelap. Apakah manajemen Pertamina menolak perintah Presiden ini dengan cara halus yaitu berputar-putar dalam argumen? Tampaknya BTP harus lebih garang lagi dan masih kurang garang, karena perintah Presiden pun tak dilaksanakan," bebernya.

Ditambahkan olehnya, masih ada lagi persoalan-persoalan di Pertamina, dari soal Elpiji, BBM penugasan dan non penugasan, dan bisnis lainnya karena ada 142 anak perusahaan yang melakukan bisnis di Pertamina. 

"Bung BTP, apakah butuh tenaga kekuatan rakyat untuk mendobrak semua ini? Kita siap bantu sebagai rakyat karena bung BTP disana mewakili pemilik yaitu negara dan rakyat. Jangan sampai nanti publik melihat bahwa Presiden tak mampu mengendalikan Pertamina dan tak mampu melawan mafia migas di dalam," pungkasnya. R3