Jakarta, OG Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sektor hulu migas termasuk sektor yang terpukul dengan adanya pandemi Covid-19. Menurutnya, permintaan migas global menurun secara signifikan, sementara di sisi suplai juga mengalami tekanan akibat beberapa faktor.
Selama pandemi harga minyak juga berfluktuasi secara dramatis bahkan sempat menyentuh titik negatif meski hanya untuk dua hari. "Hal ini menunjukkan betapa menantang dan luar biasanya situasi yang sedang kita hadapi saat ini, termasuk dalam industri migas," ujar Menkeu saat memberikan sambutan dalam konvensi virtual “2020 International Convention on Upstream Oil and Gas Indonesia” (IOG 2020), Rabu (2/12/2020).
Menkeu menegaskan bahwa, terlepas dari tantangan yang dihadapi saat ini, sektor hulu migas Indonesia sebenarnya sudah berjuang cukup lama untuk menahan laju penurunan produksi. Terkait dengan hal ini, menurut Menkeu, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan baik untuk menggairahkan eksplorasi baru maupun untuk optimalisasi cadangan yang sudah ditemukan.
"Perlu adanya kebijakan yang tepat untuk kita mendorong eksplorasi, karena kita sudah tidak bisa mengandalkan produksi yang ada saat ini. Kita perlu menyiapkan strategi baru," ujar Sri Mulyani. Ditambahkannya, SKK Migas dan KKKS didorong untuk terus melanjutkan eksplorasi meskipun kondisi saat ini tidak mudah mengingat harga minyak dunia belum pulih dengan cepat. "Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan dukungan dari pemerintah," ujarnya.
Terkait dengan produksi saat ini, Menkeu mengingatkan industri hulu migas untuk menjaga efisiensi. Kebutuhan akan efisiensi ini semakin meningkat karena ke depan energi migas akan berkompetisi dengan energi terbarukan. "Supaya tetap relevan, industri hulu migas harus bisa efisien," ujarnya.
Dilanjutkan olehnya, dari sisi kebijakan pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah untuk mendukung industri hulu migas. Melalui Undang-undang Cipta Kerja, pemerintah mengupayakan penyederhanaan dan efisiensi birokrasi untuk mendukung semua industri di Indonesia. Melalui regulasi ini juga, pemerintah menurunkan pajak penghasilan dari 25 persen menjadi 22 persen atau 20 persen dalam dua tahun ke depan.
Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah juga menyediakan pembebasan PPN dan bea masuk serta berbagai fasilitas lainnya untuk zona ekonomi khusus. "Kami menggunakan berbagai instrumen fiskal untuk mendukung seluruh siklus bisnis industri hulu migas, mulai dari eksplorasi sampai produksi," pungkasnya. RH
Reviewed by OG Indonesia
on
Rabu, Desember 02, 2020
Rating:
.JPG)
