Investasi Hulu Migas Butuh Kepastian Hukum dan Perbaikan Birokrasi

Maman Abdurrahman, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

Jakarta, OG Indonesia --
Sektor migas Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, beberapa di antaranya terkait kepastian hukum dan tata kelola birokrasi. Padahal, aspek-aspek tersebut berperan penting dalam mendukung upaya peningkatan produksi migas yang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

Naiknya kebutuhan energi dalam negeri utamanya terkait dengan meningkatnya jumlah penduduk. Terkait itu pula, sejak 2019 pemerintah mencanangkan target produksi 1 juta BOPD untuk minyak dan 12 juta BSCFD untuk gas. Dua sektor yang menjadi konsumen energi terbesar adalah industri dan transportasi.

Namun, produksi dan investasi migas dalam negeri saat ini terus menunjukkan penurunan. Pada migas misalnya, saat ini hanya berkisar 600 ribu BOPD, jauh dari target yang dicanangkan. Menurunnya investasi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan mengingat pencapaian target produksi yang dicanangkan membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

Investasi tersebut nantinya akan diarahkan untuk kegiatan pengeboran yang agresif serta eksplorasi migas non-konvensional.

Target produksi akan tercapai apabila investasi untuk pengeboran dan eksplorasi terealisasi. Tidak hanya memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, pencapaian target produksi juga akan mengurangi beban impor di sektor migas yang selama ini terjadi.

Sayangnya, daya tarik investasi Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang butuh diperbaiki. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyatakan, kurang menariknya Indonesia di mata investor disebabkan oleh dua faktor, yaitu pergeseran investasi pemain-pemain besar industri migas ke sektor energi terbarukan, serta rumitnya persyaratan dan birokrasi yang dihadapi.

“Kurang lebih ada 140 perizinan yang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan migas yang hendak berinvestasi dalam negeri,” terang Maman dalam Plennary Session 1 dengan tema "Multi-Stakeholder Partnership in Achieving Indonesia's 1 MBOPD and 12 BSCFD Targets 2030" saat hari pertama The 46th IPA Convex 2022 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Terlepas dari tren transisi energi yang tengah terjadi, peningkatan produksi migas tetap perlu dilakukan. Hal ini karena energi baru dan terbarukan belum mampu memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Dengan demikian, migas masih memainkan peranan sentral dalam pemenuhan kebutuhan energi.

Maman mengatakan, penyederhanaan perizinan serta percepatan pengesahan UU Migas berperan penting dalam memperbaiki iklim investasi migas Indonesia.

“Draf RUU migas sudah final. Sekarang berada di Komisi VII dan kami dorong ke Baleg,” kata Maman.

Maman menambahkan, proses percepatan UU Migas terus bergulir. Ia menyebutkan, Komisi VII dan Badan Keahlian DPR RI telah menyusun naskah akademik yang akan segera dipresentasikan. Selanjutnya, naskah tersebut akan masuk ke tahap pembahasan dengan semua fraksi untuk kemudian dilanjutkan ke proses harmonisasi.

Selaras dengan Maman, Presiden Direktur IPA Gary Shelby mengatakan Indonesia masih menarik di mata investor karena besarnya potensi industri migas yang dimiliki. Ia menyatakan ada sejumlah hal yang harus dibenahi oleh para stakeholder industri migas dalam negeri.

Dari segi kebijakan, pemerintah perlu segera menerbitkan roadmap transisi energi, menciptakan stabilitas hukum, dan menyesuaikan keekonomian proyek migas. Dari segi investasi, dibutuhkan perbaikan fiskal, peningkatan eksplorasi, serta pergeseran investasi ke energi bersih.

Sementara di bidang teknis, hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pendataan sektor migas serta penyediaan infrastruktur di lokasi dengan potensi sumber daya migas yang besar.

Rekomendasi lain yang Gary sampaikan meliputi perlunya kolaborasi dan kerjasama antar kementerian untuk menghasilkan kebijakan investasi migas yang selaras. Ia menambahkan, perlu ada kesamaan pandangan dalam rencana jangka panjang untuk sektor migas. Menurut Gary, investor membutuhkan kepastian regulasi mengingat masih terdapat perbedaan kebijakan antar kementerian.

Di penghujung diskusi, Maman menyoroti dengan dipertemukannya Kementerian Keuangan dan SKK Migas dalam satu forum, dapat membuka diskusi lebih lanjut di masa depan demi menciptakan kebijakan fiskal yang selaras. RH


Investasi Hulu Migas Butuh Kepastian Hukum dan Perbaikan Birokrasi Investasi Hulu Migas Butuh Kepastian Hukum dan Perbaikan Birokrasi Reviewed by Ridwan Harahap on Kamis, September 22, 2022 Rating: 5
Diberdayakan oleh Blogger.