PERHAPI Beberkan Tantangan Pengembangan Industri Manufaktur Berbasis Mineral Strategis di Indonesia

Resvani, Wakil Ketua Umum PERHAPI.
Foto: Ridwan Harahap 

Jakarta, OG Indonesia -- Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menyoroti persoalan tidak tumbuhnya industri manufaktur berbasis mineral strategis di Indonesia.

"Industri manufaktur berbasis mineral strategis tidak tumbuh di Indonesia adalah karena proses hilirisasi yang masih bersifat parsial dan tidak tuntas," terang Resvani, Wakil Ketua Umum PERHAPI dalam kegiatan "The 4th Mining Workshop for Journalists" PERHAPI di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Resvani menguraikan ada lima tantangan utama yang bisa menjadi faktor penghambat. Pertama, kurangnya "Data Hulu" (Lack of Data Hulu). Ini terjadi karena minimnya kegiatan eksplorasi sehingga menimbulkan trrbatasnya data mengenai sumber daya, cadangan, serta karakteristik bijih dan mineral ikutan. Sementara untuk kegiatan eksploitasi juga belum mencerminkan integrasi rantai pasok antara industri hulu dan hilir untuk masa depan.

Kedua, kurangnya pengembangan industri Material Maju (Lack of Advance Material Industry Development). Resvani menerangkan, ketergantungan impor Indonesia masih sangat bergantung pada impor Material Maju. Lalu, masih juga belum ada lembaga yang fokus serta regulasi khusus yang menjembatani industri logam dasar dengan industri manufaktur.

Ketiga, kurangnya pengembangan ekosistem industri (Lack of Industry Ecosystem Development). "Industri pendukung (supporting industry) belum dikembangkan secara optimal di dalam negeri," jelasnya.

Keempat, kurangnya perencanaan strategis & pengawasan (Lack of Strategic Planning & Supervision). Resvani membeberkan, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dinilai belum mencerminkan strategi yang tepat untuk membangun industri yang tangguh.

Selain itu, pengawasan juga lemah karena tidak adanya lembaga khusus yang mengawasi serta memastikan realisasi dari RIPIN tersebut.

Kelima, kurangnya iklim investasi (Lack of Investment Climate. Dia menerangkan hal ini terjadi karena rendahnya kepastian hukum dan berinvestasi. "Ini disebabkan oleh masalah kebijakan, perizinan, birokrasi yang tumpang tindih, insentif, isu lahan, hingga ketersediaan SDM terampil," pungkas Resvani. RH