Pertamina Merugi, Pengamat: Menteri BUMN Harus Pecat Dirut dan Komut

Jakarta, OG Indonesia -- Publikasi laporan keuangan PT Pertamina (Persero) pada semester I/2020 menunjukkan bahwa Pertamina menderita kerugian sekitar Rp. 11 triliun. Kerugian sebesar itu merupakan rekor rugi tertinggi selama 10 tahun terakhir.

Menurut pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi, penurunan lifting minyak merupakan penyumbang terbesar terhadap penurunan penjualan ekspor migas, yang menyebabkan Pertamina merugi. "Namun, mestinya pendapatan penjualan BBM  meningkat pesat. Pasalnya, Pertamina tidak menurunkan harga BBM pada saat harga minyak dunia lagi terpuruk selama 2020," ucap Fahmy kepada OG Indonesia, Selasa (25/8/2020).

Dalam kondisi merugi itu, lanjut Fahmy, keputusan Pertamina untuk mengakuisisi ladang minyak di luar negeri merupakan keputusan blunder, yang akan memperbesar kerugian Pertamina pada semester II/2020 mendatang. Alasannya, investasi tersebut tidak bisa dibiayai dari sumber internal laba ditahan, tapi dibiayai dari sumber eksternal utang, yang akan semakin memperbesar biaya bunga sehingga memberatkan kerugian.

Selain tidak ada laba ditahan, setoran dividen dan pajak juga akan mengalami penurunan drastis. Demikian juga dengan partner dan kontraktor yang selama ini bekerja sama dengan Pertamina pasti akan terkena imbasnya. "Ujung-ujungnya, PHK di Pertamina dan para partner tidak bisa dihindarkan. Sehingga memperbesar jumlah PHK di Indonesia," Fahmy mengingatkan.

Dalam kondisi tersebut, Fahmy menerangkan bahwa Pertamina tidak akan bisa ikut berperan dalam memberikan kontribusi terhadap sumber dana APBN, pembukaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, serta pencegahan ancaman resesi ekonomi Indonesia.

"Dalam kondisi merugi, yang menempatkan Pertamina sebagai liabilities (beban), bukan aset bangsa, Menteri BUMN harus memecat Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menyebabkan Pertamina merugi," tegasnya. R3